Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan 34 s.d. 36 Tahun 2016 di Kota Karang

Diklat Prajabatan adalah sebuah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh  setiap CPNS. Melalui Diklat, CPNS diberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN tersebut adalah Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi atau yang biasa diakronimkan dengan ANEKA.

Diklat Prajabatan kali ini dibuka pada tanggal 10 Mei 2016 di aula Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kolhua, Kupang. acara pembukaan Diklat prajabatan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Drs. Klemens Meba, M.M. selaku pejabat yang mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur. Secara keseluruhan peserta Diklat berjumlah 120 orang yang berasal dari 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur, Manggarai Barat, dan Malaka. Sebagian besar peserta berlatar belakang pendidikan tenaga kesehatan dan guru. Sedangkan yang lainnya adalah tenaga-tenaga teknis pada Dinas, Badan dan Sekretariat di Kabupatennya masing-masing.

Diklat kali ini adalah Diklat pola baru yang dilaksanakan selama sekitar 1 bulan. Peserta akan mengikuti tahapan pembelajaran klasikal selama 18 hari, diikuti dengan aktualisasi selama 15 hari di tempat kerja masing-masing. Pada akhirnya laporan aktualisasi akan diujikan pada tanggal 20 Juni mendatang. Dengan diselenggarakannya Diklat ini diharapkan agar peserta Diklat dapat menjadi tenaga ASN yang profesional dan akuntabel.

Komunikasi, Faktor Penting Suksesnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lewoloba

wp-image-939136056jpg.jpeg

Pembukaan kegiatan menyongsong 17 Agustus 2016 tingkat Desa Lewoloba di lapangan sepak bola Desa Lewoloba

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak terlepas dari peran 2 lembaga penting yang ada di desa, yaitu pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan Lembaga Eksekutif yang melaksanakan tugas harian dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa mengeksekusi setiap kebijakan publik yang ada di desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitranya. Seringkali terjadi friksi antara kedua lembaga dalam mengimplementasikan Tupoksi dan wewenangnya masing-masing, terlebih lagi ketika salah satu lembaga menganggap dirinya lebih “hebat”dari yang lain, atau menganggap yang lain sebagai saingan.

Kemitraan antara Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Dalam banyak urusan strategis di desa, BPD acapkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebut saja dalam proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa dan Pembahasan Usulan Calon Anggota Pantian Pemungutan Suara (PPS) yang seharusnya melibatkan BPD ternyata hal ini tidak diindahkan. Tidak dilibatkannya BPD sebagai Lembaga yang mengemban fungsi pengawasan dalam berbagai urusan strategis di desa menjadi preseden buruk dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

More

“GUGATAN LEGAL STANDING DAN CLASS ACTION DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”

cloud_law3

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen, maka kehadiran produk perundang-undangan untuk melindungi kepentingan konsumen sangat diperlukan. Pemerintah, DPR, dan sejumlah lembaga yang memberikan perhatian kepada perlindungan konsumen kemudian berupaya untuk merumuskan produk hukum yang memberikan perlindungan yang memadai kepada konsumen di Indonesia. Pada akhirnya lahirlah UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tanggal 20 April 1999, dan mulai efektif setahun setelahnya (20 April 2000).[1]

Akhir-akhir ini kasus perlindungan konsumen semakin mendapatkan perhatian luas oleh masyarakat. Salah satu kasus yang menghebohkan adalah kasus Prita Mulyasari Versus RS Omni Internasional yang bermula dari pelayanan yang buruk oleh RS Omni Internasional kepada Prita, yang kemudian mengakibatkan Prita ditahan oleh aparat berwenang karena melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Tidak hanya sektor jasa, sektor penyediaan produk (barang) pun tidak lepas dari kasus-kasus perlindungan konsumen.

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk obat-obatan dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara rutin melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam ruang lingkup kewenangannya. Pada tahun 2002, telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan kepada 1578 kasus pelanggaran, tahun 2003 terhadap 2671 kasus, dan pada tahun 2004 terhadap 1694 kasus.[2] Evaluasi yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan bahwa selama tahun 2004, bidang pengaduan YLKI menerima 457 pengaduan konsumen (melalui surat dan datang langsung). Dari banyaknya kasus tersebut, sepuluh besar komoditas yang diadukan ke YLKI berturut-turut adalah bidang perumahan 76 pengaduan, listrik 67 pengaduan, PDAM 66 pengaduan, jasa telekomunikasi 54 pengaduan, bank 38 pengaduan, produk elektronik 24 pengaduan, jasa transportasi 19 pengaduan, asuransi 18 pengaduan, leasing 15 pengaduan, produk makanan/minuman 10 pengaduan. Pusat data YLKI mencatat kasus keracunan makanan di Indonesia sepanjang tahu 2004 lebih dari 53 kejadian, dengan korban lebih dari 2.000 orang, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tidak.[3] More

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

makalah2bpenyelesaian2bperselisihan2b2bhubungan2bindustrial2bdi2bindonesia

Ilustrasi Hukum

BAB I
P E N G A N T A R

1. Latar Belakang
Dalam era industralisasi di atas kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi, perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks, untuk penyelesaiannya diperlukan institusi yang medukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, tepat, adil dan murah. Sementara Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai lagi dengan perkermbangan keadaan dan kebutuhan tersebut di atas.
Perselisihan hubungan industrial umumnya terjadi karena terdapat ketidaksepahaman dan perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan pekerja. Kendatipun demikian, akhir-akhir ini statistik tenaga kerja menunjukan adanya penurunan jumlah kasus perselisihan, sekalipun jumlah tenaga kerja semakin banyak. Dari data yang ditunjukan, jumlah kasus PHK pada tahun 2006 sebanyak 5.110 kasus menjadi 63 kasus pada Agustus 2007. Jumlah pekerja yang ter-PHK pada tahun 2006 sebesar 37.937 orang turun menjadi 22.120 orang pada Agustus 2007. Namun ada kenaikan rata-rata jumlah PHK per kasus, dari 7 orang per kasus pada tahun 2006 menjadi 351 orang per kasus di tahun 2007.
Dalam rangka memenuhi tuntutan Gerakan Reformasi (yang berhembus sejak 1997) untuk melakukan perubahan di bidang hukum, pemerintah bersama parlemen lantas melakukan pembaharuan hukum ketenagakerjaan dengan diundangkannya Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan penyelesaian sengketa hubungan industrial, Undang-undang Ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai sebuah hukum materil. Untuk dapat melaksanakan materi-materi hukum yang diatur di dalamnya, diperlukanlah hukum formil untuk menjalankannya, yaitu Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial. Pembentukan undang-undang ini sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam pasal 136 ayat 2 Undang-undang Ketenagakerjaan:
“Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrian yang diatur dengan undang-undang.”
Makalah ini merupakan suatu kajian hukum yang bersifat deskriptif mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Untuk itu, penulis berpatok pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persoalan dimaksud, secara khusus Undang-undang No. 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Perumusan Masalah
Arus perubahan yang dibawa oleh gerakan yang disebut sebagai Gerakan Reformasi yang dimulai pada tahun 1997, telah membawa dampak nyata terhadap hukum ketenagakerjaan. Perubahan ini dibutuhkan mengingat adanya titik-titik lemah hukum dalam menyelesaikan sengketa hubungan industrial antara pelaku usaha dan buruh. Perubahan dimaksud secara khusus dapat diperhatikan di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sekalipun perselisihan hubungan industrial tetap ada, setidaknya peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur mengenai hal ini, dapat meng-cover sebagian besar masalah yang ada sebelumnya.

  More