Komunikasi, Faktor Penting Suksesnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Lewoloba

wp-image-939136056jpg.jpeg

Pembukaan kegiatan menyongsong 17 Agustus 2016 tingkat Desa Lewoloba di lapangan sepak bola Desa Lewoloba

Berbicara tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak terlepas dari peran 2 lembaga penting yang ada di desa, yaitu pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan Lembaga Eksekutif yang melaksanakan tugas harian dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah Desa mengeksekusi setiap kebijakan publik yang ada di desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitranya. Seringkali terjadi friksi antara kedua lembaga dalam mengimplementasikan Tupoksi dan wewenangnya masing-masing, terlebih lagi ketika salah satu lembaga menganggap dirinya lebih “hebat”dari yang lain, atau menganggap yang lain sebagai saingan.

Kemitraan antara Pemerintah Desa Lewoloba dan Badan Permusyawaratan Desa Lewoloba sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Dalam banyak urusan strategis di desa, BPD acapkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebut saja dalam proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa dan Pembahasan Usulan Calon Anggota Pantian Pemungutan Suara (PPS) yang seharusnya melibatkan BPD ternyata hal ini tidak diindahkan. Tidak dilibatkannya BPD sebagai Lembaga yang mengemban fungsi pengawasan dalam berbagai urusan strategis di desa menjadi preseden buruk dalam upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).

Berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Lewoloba TA 2015, BPD telah melaksanakan Musyawarah Paripurna untuk membahasnya. Terdapat beberapa hal masih “kabur” bagi BPD atas laporan yang disajikan sehingga BPD merasa perlu untuk melaksanakan Musyawarah Kerja bersama Pemerintah Desa. Untuk itu, pada tanggal 09 Juni 2016 BPD dan Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah Kerja bersama untuk membahas LKPJ Kepala Desa Lewoloba. Musyawarah ini dihadiri juga oleh Camat Ile Mandiri (Fransiskus Bala Hurint) dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ile Mandiri (Petrus Toka Tobin). BPD merekomendasikan sejumlah hal untuk diperbaiki dari Laporan tersebut sebagaimana termuat dalam Pemandangan Umum BPD atas LKPJ Kepala Desa TA 2015. Rekomendasi itu antara lain terkait kesalahan penulisan laporan yang dapat menimbulkan multi interpretasi, laporan keuangan yang belum komprehensif dan pertanggungjawaban terhadap bantuan Pemerintah di level atas untuk desa. Lantas BPD memberi kesempatan kepada Pemerintah Desa untuk menyiapkan jawabannya atas sejumlah rekomendasi dan pertanyaan BPD. Pada tanggal 26 Juli 2016, BPD melaksanakan Musyawarah Kerja dengan Pemerintah Desa dengan agenda lanjutan pembahasan LKPJ Kepala Desa. Musyawarah ini batal dilaksanakan karena Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan tidak dapat hadir karena sedang mengikuti Bimtek di Larantuka. Selanjutnya BPD mengagendakan Musyawarah Kerja berikut pada tanggal 29 Juli 2016.

Musyawarah Kerja Tanggal 29 Juli 2016 dengan agenda Lanjutan Pembahasan LKPJ Kepala Desa TA 2015 merupakan musyawarah kerja terburuk dalam sejarah kemitraan BPD dan Pemerintah Desa. Ketika Ketua BPD Lewoloba, Matheus Belang, Sekretaris Desa menanyakan atas dasar apa musyawarah tersebut dilaksanakan. Pemerintah Desa mengacu kepada ketentuan Pasal 27 huruf c  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa LKPJ tersebut disampaikan secara TERTULIS. Oleh karena laporan tertulis sudah dibuat, maka musyawarah tersebut tidak perlu dilaksanakan lagi. Terhadap pertanyaan tersebut, BPD memberikan jawaban, s.b.b. :

  1. BPD dan Pemdes bukan teman kores yang dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibatasi pada surat menyurat saja.
  2. Bahasa tulisan itu terbatas dan tidak dapat menjelaskan suatu urusan secara komprehensif, maka diperlukan sebuah musyawarah untuk membahasnya secara lengkap dan utuh.
  3. Dalam kebiasaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, LKPJ Kepala Desa tidak hanya disampaikan secara tertulis tetapi juga disampaikan dalam sebuah forum musyawarah.
  4. Tidak salahnya jika komunikasi menuju kesepahaman dibangun dalam forum musyawarah tersebut. Keputusan Pemdes untuk tidak melaksanakan musyawarah menimbulkan kecurigaan BPD bahwa Pemdes telah melakukan mismanagement / maladministrasi terhadap pengelolaan pemerintahan.

Musyawarah kerja tersebut pun ditutup setelah mendapatkan kepastian dari Pemerintah Desa melalui Sekretaris Desa (padahal Kepala Desa ada di sampingnya) bahwa musyawarah kerja tidak perlu dilaksanakan. Terhadap kondisi ini, BPD berencana mengadakan Musyawarah Paripurna untuk merumuskan keputusan akhir atas kondisi tersebut dan merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melakukan audit terhadap Pemerintah Desa. Jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan Pemerintah Desa, BPD Lewoloba siap menindaklanjutinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: